Kategori: Korupsi

4 Permasalahan Indonesia Belum Juga Mendapatkan Solusi

 

4 Permasalahan Indonesia Yang Belum Juga Mendapatkan Solusi

4 Permasalahan Indonesia Belum Juga Mendapatkan Solusi, Sampai saat ini, Indonesia masih lah menjadi negara berkembang. Puluhan tahun merdeka, terlepas dari para penjajah tidak lantas membuat Indonesia menjadi negara maju. Justru dalam kurun waktu beberapa tahun.

Indonesia mengalami masa-masa sulit yang membuat Indonesia semakin mengalami kemunduran. Ada begitu banyak hal besar yang menjadi masalah di Indonesia yang dari dulu hingga sekarang tetapi belum menemui penyelesaian.

Berikut adalah beberapa masalah Indonesia yang tidak kunjung menemukan penyelesaian.

4 Permasalahan Indonesia Belum Juga Selesai, Salah satunya Korupsi dan HAM

Pertama dari masalah yang menimpa Indonesia dari dulu hingga sekarang yang sampai saat ini belum mendapatkan jalan keluar atau penyelesaian masalahnya adalah sebagai berikut;

Penyelidikan Kasus Korupsi Yang Macet Ditengah Jalan

Indonesia menjadi salah satu negara yang sudah tidak asing lagi dengan korupsi. Bahkan sejak zaman dahulu, ketika kerajaan-kerajaan nusantara masih menjadi penguasa Indonesia, korupsi sudah tumbuh subur hingga mendarah daging.

Kasus-kasus korupsi bukanlah hal yang bisa dianggap sepele, ini adalah kasus besar dan harus ditindak lanjuti serta pelakunya diberi hukuman seberat-beratnya karena sudah merugikan rakyat dan negara.

Tetapi meski demikian, permasalahan akan korupsi di Indonesia tidak kunjung selesai. Bahkan seiring berjalannya waktu, kasus korupsi yang ada justru semakin banyak orangnya dan tidak jelas cara penyelesaiannya.

Misalnya saja kasus korupsi Bank Century yang sudah bertahun-tahun tapi tidak jelas juntrungannya. Dan meskipun sudah dibentuk KPK, masalah korupsi ditanah air ini tetap belum bisa teratasi.

Kasus Pelanggaran Ham Yang Tidak Diproses Dengan Benar

Kalau mau tahu, ada begitu banyak kasus pelanggaran Ham yang ada di Indonesia.

Masalah ini sudah ada sejak lama sekali, tetapi sekali lagi sangat disayangkan pemerintah saat ini dan pendahulunya masih belum bisa menyelesaikan masalah pelanggaran Ham ini. Alasan yang dikeluarkan dari mulut pemerintah pun banyak.

Tetapi, sebenarnya alasan tersebut merupakan cara terbaik untuk menghindari tanggung jawab dan menyelesaikan kasus pelanggaran Ham.

Ambil contoh kasus Trisakti, kasus pembunuhan masalahdi tahun 1965 dan masih banyak lagi kasus-kasus pelanggaran Ham yang terdahulu dan baru-baru ini terus menumpuk tanpa adanya jalan keluar dan solusi dari pemerintah.

4 Permasalahan Indonesia Belum Juga Selesai, Diantaranya Sara dan Hukum

Sara dan Hukum juga menjadi PR berikutnya. Di bawah ini adalah penjelasan masing-masing;

Permasalahan Isu Sara Yang Semakin Menjadi

Indonesia termasuk kedalam negara yang memiliki kekayaan yang melimpah. Seperti memiliki banyak sekali suku bangsa dan memiliki 6 agama yang boleh dianut, dijalankan secara berdampingan sesuai dengan semboyan Indonesia yaitu, Bhinneka Tunggal Ika.

Tetapi sayangnya dengan adanya keberagaman ini justru menjadi masalah yang besar. Hingga menjadi pemicu bentrokan hingga terjadi perang.

Makin hari, makin banyak saja kasus-kasus sara yang menghantui Indonesia. Menyebabkan perpecahan antar sesama dan menyebabkan kerugian bagi masing-masing pihak.

Seharusnya pemerintah lebih bisa memperhatikan dan lebih serius lagi dalam menangani kasus seperti ini. karena dari banyaknya kasus, kebanyakan kasus tersebut lenyap tanpa diselesaikan. Dan mereka yang menjadi korban tidak mendapat keadilan.

Hukum Indonesia Yang Bisa Diperjual Belikan

Disemua negara, hukum adalah komponen paling penting. Tetapi, bagi negara Indonesia hukum itu kejam. Hukum Indonesia begitu pelik sehingga masyarakat enggan percaya dengan pengadilan.

Ada banyak kasus-kasus yang terselesaikan dengan janggal sampai kasus dimana orang yang seharusnya bersalah malah dibebaskan dan yang menjadi korban malah dipenjarakan.

Hukum di Indonesia memang sudah seperti barang dagangan yang bisa diperjual belikan seenaknya. Dan pemerintah seolah tutup mata tutup telinga melihat keadaan ini.

Anas Urbaningrum dan Setnov disebut Berbagi Peran pada Kasus e-KTP

Anas Urbaningrum dan juga Setya Novanto disebut oleh pengacara kondang, Elza Syarif berbagi peranan dalam kasus korupsi e-KTP (KTP elektronik). Elza sendiri  menyampaikan hal tersebut dalam kapasitasnya sebagai saksi dari jaksa penuntut umum yang ada di persidangan kasus e-KTP yang berlangsung di Pengadilan Tipikor di Jakarta pada hari Senin (26/2).

Berbekal Keterangan Nazaruddin

Kata Elza, pernyataan ini, berdasarkan pengakuan Muhammad Nazarudin, dan sudah ia tuliskan di berita acara pemeriksaan dirinya poin 10. Menurut dirinya waktu itu ia sedang mendampingi Nazaruddin dalam 38 kasus korupsi termausuk kasus Wisma Atlet. Dan Nazaruddin ketika itu mengungkapkan bahwa ada kasus korupsi e-KTP dan menggambarkan skema proyek itu.

“Anas bertugas memuluskan jalannya proyek, baik ke eksekutif dan juga legislative karena ketika itu Partai Demokrat sedang berkuasa,” ungkap Elza. “Kemudian Pak Setya Novanto bertugas mencari poengusaha guna menyukseskan proyek bandar togel hongkong ini dan untungnya dibagi 2,” lanjutnya.

Ia menambahkan, lantas Setnov memberi jaminan ke Andi Agustinus atau Andi Narogong bahwasanya konsorium PNRI bakal memenangkan proyek itu. sesudah itu, Andi Narogong dan juga Paulus Tannos, Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra menjalankan proyek itu.

Di dalam persidangan , Elza juga menyebutkan dirinya juga pernah diajak bertemu oleh Miryam S Haryani sebelum menarik BAP pemeriksaan saksi. Dan ia juga bersaksi bahwa Miryam bercerita padanya tentang berita acara pemeriksaan atau BAP dirinya yang akhirnya bocor. Oleh karena itu berakibat Miryam mendapatkan banyak sekali tekanan dan juga ingin menarik BAP itu.

“Saya bilang, ‘kamu jangan sampai ya mencabut nanti bisa kena pasal memberikan keterangan tidak benar dikenakan maksimal 12 tahun,” saya bilang kalau tak sesuai direvisi saja,” ungkapnya lagi.

Akan tetapi pada kenyataannya, Miryam malah mencabut BAP dan akhirnya Elza baru mengetahui hal tersebut ketika beritanya muncul di media massa.

Elza sendiri pasalnya menjalani pemeriksaan saksi pada sidang kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto yang berlangsung di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Selain Elza, ada juga mantan direktur utama Perum PNRI yakni Isnu Edhi Wijaya dan juga anak buah dari Direktur PT Java Trade Utama dari Johanes Richard Tanjaya yakni Jimmy Iskandar Tedjasusila atau Bobby.

Saksi Sebut Istilah ‘SN Grup’

Johanes Richard sendiri menyebutkan bahwa ada istilah ‘SN Group’ terkait dengan pembagian jatah proyek e-KTP. Dan hal itu diungkapkan oleh Johanes ketika beraksi dalam sidang kasus korupsi untuk kasus korupsi e-KTP. Terkait dengan ‘SN Grup’, ungkapnya, JOhanes sendiri mengaku tahu istilah tersebut dari anak buahnya yakni Jimmy Iskandar atau Bobby.

“Kalau fee saya tak tahu langsung. Saya mendapatkan info dari Bobi tentang SN Grup,” ungkapnya.

Lantas Jaksa Penuntut Umum menanyakan langsung maksud dari SN Grup. Namun Johanes tak langsung menjawab dan ia berkata tak tahu. “Apakah SN itu Setya Novanto?” tanya Jaksa Penuntut Umum. “Enggak tahu, agak rancu juga. Pokoknya Bobi bilang Senayan Grup, SN Grup,” kata Johanes.

Johanes pun mengatakan bahwa ketika itu diberitahu BObi juga kalau jatah fee untuk SN Grup itu sebesar 7%. Dan menurut dirinya Bobi tahu hal itu dari keponakannya Setnov yang mana juga merupakan Direktur Utama dari PT Murakabi Sejahtera yakni Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.

“Ketika itu Bobi hanya berkata bahwa Irvanto pernah cerita soal Senayan dapat 7 persen,” katanya.